Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyindir soal subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah saat ini tidak mengurangi masalah polusi udara.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," tutur Anies dikutip dari video KompasTV, Senin (8/5/2023).

Ia mengklaim, emisi perkapita per-kilometer yang dikeluarkan mobil listrik masih lebih besar jika dibandingkan dengan bus Berbahan Bakar Minyak (BBM).

Baca juga: Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Seharusnya yang Diperbanyak Kendaraan Umum Bukan Pribadi

"Emisi karbon mobil listrik perkapita per-kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," jelas Anies.

Anies menyebut, pengalamannya di Jakarta, mobil listrik tidak akan menggantikan mobil BBM yang sudah dimiliki dalam garasi rumah.

"Pengalaman kita di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil dijalanan, dia akan menambah kemacetan," ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Keuangan telah mengumumkan subsidi untuk pembelian mobil listrik berupa potongan pajak 10 persen. Aturan tersebut hanya berlaku untuk mobil listrik dengan kandungan lokal atau TKDN minimal 40 persen.

Berlaku 1 April

Ketentuan terkait subsidi mobil listrik mulai berlaku sejak 1 April lalu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023.

Lewat ketentuan tersebut, pembelian mobil listrik akan mendapatkan insentif berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN). Besaran PPN mobil listrik dipotong hingga hanya menjadi 1 persen saja.

Baca juga: Momen Anies Baswedan Pakai Dasi Merah Bersongkok Hitam Disambut Teriakan Para Relawan

Berdasarkan PMK Nomor 38 Tahun 2023, diskon PPN mobil listrik diberikan kepada kendaraan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN lebih dari 40 persen. Hal ini sebagaimana disebut Pasal 3 aturan tersebut.

Adapun model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN sebenarnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Baca juga: Pujian Anies Baswedan ke Jokowi Soal Pembangunan Tol dan Isi Pidato Politiknya di Hadapan Relawan

Selain PPN mobil listrik, pemerintah juga memberikan insentif PPN kepada bus. Insentif yang diberikan berupa potongan PPN menjadi 6 persen bagi bus dengan tingkat TKDN 20 persen hingga 40 persen.

“Pemerintah berharap minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung penciptaan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air," ujar Dirjen ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier, dalam keterangannya, Senin (3/4/2023).

Sebagai informasi, sejauh ini baru terdapat dua jenis tipe mobil listrik yang memenuhi syarat dan dapat menerima insentif PPN. Kedua tipe mobil itu ialah, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV.

Belum Optimal

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, pemberian bantuan pemerintah atau subsidi pembelian sepeda motor dan mobil listrik saat ini belum berjalan lancar.

Hal tersebut dikarenakan para pelaku bisnis atau industri, masih membutuhkan suatu skema yang lebih rinci untuk distribusi alias penyalurannya ke konsumen.

"Sepertinya belum berjalan lancar. Tapi saya belum mengecek seperti apa di lapangan, tapi yang jelas mekanisme ini masih ditata dengan baik. Mekanisme penyaluran langsung ke konsumen," kata Moeldoko, saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Karenanya, dalam pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023, dia belum dapat memastikan apakah pengunjung atau konsumen bisa memboyong kendaraan listrik dengan memanfaatkan subsidi tersebut.

"Ya, itu balik lagi kepada mekanismenya ya. Aku belum tahu pasti, nanti saya cek kondisi terakhirnya seperti apa biar nanti clear (apakah bisa membeli motor dan mobil listrik pakai subsidi di PEVS 2023)," kata Moeldoko.