Padahal, pemerintah telah menyediakan kuota subsidi pembelian motor listrik sebanyak 200.000 unit, tersisa kuota 199.271 unit hingga Senin (12/6/2023) pukul 12.00 WIB.

Program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua belum begitu membuahkan hasil.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui program subsidi motor listrik belum banyak diminati masyarakat.

Program ini sudah dimulai sejak 20 Maret 2023 yang lalu. Menurut Agus, subsidi motor listrik belum dilirik karena masyarakat belum terbiasa menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

"Yang pertama, ini tidak mudah karena harus mengubah cara berpikir, mengubah culture orang yang biasanya menggunakan (motor berbasis) fosil harus diubah ke (motor) listrik.

Ini adalah masalah culture, jadi ini takes time," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Kriteria Penerima Insentif Pembelian Motor Listrik Terlalu Ketat, Percepatan Program Justru Melambat

Agus mengatakan, sulitnya peralihan penggunaan motor berbasis fosil menjadi motor listrik tidak hanya terjadi di Indonesia.

Ia mengatakan, negara-negara maju yang memiliki pengembangan kendaraan listrik yang pesat juga mengalami kesulitan dalam hal peralihan.

"Faktanya di negara-negara maju pun pertumbuhan penggunaan EV itu pesat saja, tapi enggak sesuai harapan mereka, termasuk di Indonesia, jadi yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah mengubah mindset," ujarnya.

Untuk diketahui, hingga Desember 2023, pemerintah menyediakan kuota 200.000 unit motor listrik dalam program subsidi motor listrik.

Agus mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk keberlanjutan program (KBLBB) roda dua di 2024 mendatang.

Anggaran tersebut akan diberikan untuk kuota 50.000 unit motor listrik. Ia menekankan, meski jumlah kuota subsidi turun dibandingkan tahun ini, pemerintah tetap konsisten mengembangkan ekosistem motor listrik di dalam negeri.

Peminatnya Bukan Target Subsidi

Peminat subsidi sepeda motor listrik saat ini ini umumnya bukan berasal dari masyarakat bawah yang selama ini jadi target sasaran program ini oleh Pemerintah.