TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Pemerintahan Partai NasDem, Akbar Faisal, mengatakan sejumlah hal harus dibenahi oleh partai politik jelang pemilihan umum 2014.

Permasalahan yang terjadi seputar penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) selama ini juga terkait permasalahan partai. Dalam pemaparannya pada diskusi publik "Menggugat Sistem Pemilu dan Kesejahteraan," di kantor Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013), pertama yang harus dibenahi adalah sistem rekrutmen.

Partai tidak boleh hanya merekrut seseorang karena orang itu sanggup memberikan uang untuk pejabat-pejabat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tanpa melihat rekam jejak dan kualitasnya.

Hal itu membuat orang-orang yang berpotensial menjadi penyambung lidah rakyat tidak bisa masuk ke partai, dan partai itu pun kualitasnya diragukan. Kata Akbar hal tersebut terjadi di semua Partai Politik di Pemilu 2014.

"Tidak ada kaderisasi parpol yang benar. Ada parpol bus kota, mulai copet sampai penumpang ada. Ada juga tong sampah yang isinya sampah," ujarnya.

Akbar mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR sempat mengusulkan untuk mengembalikan marwah partai politik, yakni memastikan anggota legislatif yang maju di pemilihan adalah orang-orang yang telah melewati proses kaderisas yang patut. Namun usulan PDIP itu ditentang banyak pihak, Akbar menilai usulan itu jika direalisasikan akan membunuh partai yang mengaplikasikan politik transaksional.

Sistem pemilihan ketua umum partai politik pun harus dirubah. Kata dia banyak ketua partai yang menang karena sanggup membeli suara tokoh-tokoh di partai. Hasilnya, tokoh-tokoh partai itu tidak bisa berbuat banyak untuk mengkritik karena suaranya sudah dibeli.

Pengelolaan uang partai pun harus dibenahi, dan bendahara partai jangan diperlakukan sebagai juru bayar. Kata dia banyak bendahara yang harus mengeluarkan uang atas permintaan ketua partai, tanpa diberitahu untuk apa uang itu dikeluarkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengelolaan konflik internal partai politik juga harus dibenahi. Sekarang banyak terjadi tokoh partai keluar karena konflik internal, lalu membuat partai sendiri.