TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang sekian partai peserta pemilu yang menggunakan masa terakhir pelaporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Tidak seperti partai lain, sumbangan dana kampanye PBB sebesar Rp 29.1 miliar murni dari calon legislatifnya.

"Badan usaha nihil (yang menyumbang). Kebanyakan sumbangan perorangan. Rata-rata percaleg hampir Rp 50 jutaan lah. Tetapi kan berbeda-beda," ujar Sekjen DPP PBB, BM Wibowo, kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Menurut Wibowo, dalam laporan sumbangan dana kampanye meliputi juga laporan caleg. Dari 50 caleg PBB untuk DPR RI, 15 di antaranya belum memberikan pelaporan dana kampanye. Ia menegaskan, jumlah sisanya akan menyusul.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengaku pihaknya akan mengumumkan pelaporan penerimaan dana kampanye parpol ke publik sesuai Peraturan KPU No 17 tentang dana kampanye. Publikasi ini termasuk parpol yang sudah, bahkan belum melaporkan dana kampanye.

"Bahwa partai yang memenuhi dan tidak memenuhi jadwal yang ada secara rinci akan diberitahukan ke publik. Sampai hari ini ada empat parpol yang laporkan dana kampanyenya. Dan delapan lagi diharapkan lepas Jumat. Parpol yang kurang diberi kesempatan untuk memperbaiki," terang Husni.

Dalam pelaporan penerimaan dana kampanye, parpol harus memberitahukan asal sumbangan. Kalaupun tidak melaporkan, maka KPU akan memberi sanksi administratif. "Paling lambat, kami akan umumkan dalam tiga hari ini," sambung Husni.

Ia menjelaskan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye baru awal, dan bukan akhir. Untuk laporan awal, sanksinya dalam undang-undang tidak ada. Sementara untuk laporan akhir yang dilanggar parpol, sanksinya berupa pembatalan calon terpilih.