TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan kebijakan PT Pertamina menaikkan harga eceran elpiji 12 Kg di pasaran.

"Kenaikan harga elpiji memang terutama yang kena dampak adalah masyarakat menengah ke bawah, ditambah dengan inflasi yang tahun ini mencapai 8,4%. Ini akan berdampak serius ke masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi XI (Komisi Keuangan) DPR Harry Azhar Azis ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (2/1/2014).

Mulai 1 Januari 2014, kemarin, Pertamina menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg. Di  kalangan distributor kenaikan harga elpiji 12 Kg di beberapa daerah mencapai  Rp 50 ribu.

"Saya kira dengan kenaikan harga elpiji 3-5 persen berarti beban masyarakat tersebut menjadi 11,4 persen sampai dengan 13,4 persen," kata Harry.

Menurut Politisi Golkar ini Pemerintah harusnya berhitung tentang  kenaikan gaji pegawai negeri yang naik 6 persen dan upah buruh yang naiknya juga sekitar 6 persen.

"Artinya daya beli masyarakat menengah ke bawah semakin terpuruk. Apakah tidak ada cara lain?" kata Harry.

Dia mencontohkan pemerintah misalnya dengan mempertahankan harga elpiji naik ketika inflasi rendah, bukan ketika inflasi sangat tinggi.

"Tidak ada kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah, dan ini akan menambah kesenjangan pendapatan akan semakin tinggi antara si kaya dan si miskin," kata dia.

Momentum pemerintah menaikkan harga elpiji juga disayangkan Harry.

"Ini bisa menjadi sumbu tidak baik akan timbulnya gejolak di tahun politik Pemilu 2014 ini," kata Harry.