Polri 'Talangi' Sementara Biaya Pengamanan Pemilu dari Dana Rutin
Kapolri menuturkan enggan menerima dana sumbangan swadaya dari warga untuk pengamanan Pemilu. Ia menyebut lebih baik tak bekerja daripada membebani
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski sudah dianggarkan sebesar Rp 1 triliun untuk dana pengamanan Pemilu 2014 bagi Polri, tetapi dana tersebut sampai saat ini belum cair dari Kementrian Keuangan.
"Dialokasikan Rp 1 triliun, itu juga masih belum masuk," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2014).
Meskipun saat ini sudah masuk tahapan Pemilu seiring dengan disahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diketuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi untuk biaya pengamanannya masih mengambil dari dana rutin Polri ang dianggarkan Rp 44 triliun.
Dana Rutin tersebut adalah dana yang dianggarkan pemerintah untuk kegiatan patroli, gaji pegawai dan lain-lain seperti yang sudah disahkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).
"(Sementara) Kita gunakan anggaran rutin yang ada, kalau tidak ada baru berhenti kita," ucapnya.
Dikatakan Sutarman, pengamanan Pemilu harus sudah dilaksanakan sejak dimulainya tahapan Pemilu yang disinyalir akan ada kerawanan keamanan.
"(Efektif pengamanan) Kita sudah mulai sejak tahapan Pemilu, mulai percetakan kertas suara, kita juga sudah mulai mengamankan," ucapnya.
Sutarman pun tidak mau bila dana pengamanan Pemilu berasal dari swadaya masyarakat. Dikatakannya pihaknya lebih baik tidak bergerak bila tidak ada anggaran.
"Tidak boleh itu (dan swadaya masyarakat), kalau ada dilaporkan. Lebih bagus kita tidak bekerja dari pada kita bekerja membebani rakyat," ucapnya.