TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengapresiasi kedatangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas persoalan pemilihan umum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Mungkin baru pertama isu human rights (hak asasi manusia) kita perbincangan secara resmi secara resmi terkait pemilu," kata Jimly di kantornya, Senin (3/2/2014).

Jimly menuturkan, semua pihak tentu mengharapkan pemilu dilaksanakan dengan baik dari semua aspek. Menurutnya, jarang sekali orang melihat isu hak asasi ini adalah aspek yang penting.

"Isu human rights tidak kalah penting. Isu human rights ini jangan sampai diabaikan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengungkapkan latar belakang pihaknya mendatangi DKPP yaitu untuk melakukan koordinasi dalam memastikan bahwa hak-hak politik warga negara Indonesia terpenuhi dalam pemilihan umum.

"Kami ingin memastikan hak atas pemilih (right to vote), hak atas dipilih (right to take a part of govrment) dan pelaksanaan pemilu yang jujur (free elections) dan adil (fair elections) dapat terpenuhi," kata Imdadun.

Imdadun menuturkan, Komnas HAM ingin memastikan masyarakat dapat terpenuhi hak asasinya mulai dari proses pendaftaran pemilih, saat pencoblosan dan saat penghitungan suara. Pihaknya menghendaki agar tidak ada diskriminasi yang diterima masyarakat dalam proses pemilu tersebut.

"Kami harapkan tidak ada diskriminasi dalam hal apapun di pemilu seperti agama, ras, suku maupun perbedaan pandangan politik," tuturnya.