TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden dari konvensi partai Demokrat Gita Wirjawan ikut angkat bicara menyoal pendapat akademisi Australia yang menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpeluang lebih besar menang ketimbang dirinya dalam bursa pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

Menurut Gita pandangan tersebut sama saja tidak memahami prinsip pentingnya kerjasama ekonomi secara bilateral yang saling menguntungkan tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing negara.

"Kita harus jelas dengan nasionalisme kita ke depan. Yang pasti, kerjasama dengan negara manapun harus adil dan meningkatkan martabat, kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia", ujar Gita dalam pernyataannya, Kamis(6/2/2014).

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP BARINDO Fajar Riza Ul Haq,mengatakan pendapat Greg Fealy terhadap sosok Gita mencerminkan kekhawatiran pihak asing terhadap sikap politik-ekonomi Gita selama ini yang dianggap berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara Barat.

"Pandangan Fealy ini menarik jika melihat opini yang dikembangkan di media-media Indonesia yang justru menuduh Gita agen Neolib, tidak pro kepentingan bangsa. Yang pasti, pemihakan asing terhadap figur Jokowi karena dinilai lebih friendly tidak akan menggoyahkan komitmen merah-putih Gita, utamanya menyangkut kepentingan ekonomi nasional," ujar Fajar.

Sebelumnya, seperti dikutip dari ABC Australia, Akademisi Australia dan ahli Indonesia dari Australian National University Profesor Greg Fealy, mengatakan Gita tidak populer, dan tidak mungkin  menang.

Untuk Australia, kata Profesor Fealy, majunya Gita sebagai kandidat Capres Indonesia bukanlah kabar baik bagi dunia perdagangan Australia. Hal ini dikatakannya mengacu pada pengalaman dan kebijakan Gita selama menjabat Menteri Perdagangan.

Profesor Fealy mengatakan salah satu yang negatif terhadap perdagangan Australia adalah suspensi impor daging sapi. Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang mengecewakan Australia sebagai mitra dagang Indonesia.

Menurut dia, Capres lebih populer adalah Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang muncul kurang antagonis kebijakan-kebijakan terhadap Australia.