KPU Pusat Produksi 31.060 Kotak dan Bilik Suara Daerah
Untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan Pemilu 2014, pengadaan bilik dan kotak suara sekitar 31060 buah akan ditangani KPU pusat.
Penulis: Y Gustaman
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Logistik Pemilu seperti bilik dan kota suara warisan Pemilu 2004 yang dipegang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah ada yang hilang dicuri dan rusak.
Untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan Pemilu 2014, pengadaan bilik dan kotak suara sekitar 31060 buah akan ditangani KPU pusat.
Kepala Biro dan Logistik KPU, Boradi, menjelaskan untuk menutupi 30 persen logistik nasional yang kurang, pengadaan surat dan bilik suara dari karton kedap air ditangani KPU daerah sejak 2013. Namun, tak semua memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaannya, sehingga sisa pengadaannya ditangani pusat.
“Tapi untuk bilik dan kotak suara di Kota Manado yang sudah diadakan 2013, kemudian rusak kena banjir, pengadaannya tetap akan ditangani KPU Provinsi Sulawesi Utara. Mereka mengaku memiliki anggaran dan sanggup mengadakan kotak dan bilik suara,” ujar Boradi di KPU, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Boradi menjelaskan, total bilik suara yang pengadaanya di sejumlah daerah mencapai 13702 buah. Sedangkan kotak suara di sejumlah daerah totalnya 17358. Daerah tersebut antara lain, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur kurang 273 kotak dan 473 bilik suara, Kota Jayapura, Papua kurang 756 kotak dan 546 bilik suara.
Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara kurang 754 bilik, Kota Medan, Sumatera Utara kurang 11.316 kotak dan 7.831 bilik suara, Padang Sidempuan, Sumatera Utara kurang 656 bilik suara, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kurang 985 bilik, Kabupaten Aceh Besar kurang 821 kotak dan 1092 bilik suara.
Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, kurang 260 bilik suara, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah kurang 1.105 bilik suara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, kurang 3.641 kotak suara, Kota Cirebon, Jawa Barat, kurang 551 kotak suara. Menurut Boradi, kekurangan di sejumlah daerah antara lain karena dicuri, dijual, salah hitung dan KPU setempat tidak ada anggaran.
“Target kita paling tidak sebelum 20 Maret sudah sampai di tingkat KPU kabupaten atau kota. Anggaran untuk pengadaan ini, dari sisa anggaran pengadaan surat suara kemarin. Pendaftaran lelang sudah dibuka sejak 14 Februari. Nanti yang terpilih hanya satu perusahaan. Karena jumlahnya sedikit,” imbuh Boradi.
