TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah hingga kini belum memberikan keputusan terkait pembiayaan negara terhadap mitra Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan dana saksi partai politik.

Sikap pemerintah yang lamban tersebut dinilai kalangan sebagai sikap cari aman dan membiarkan Pemilu 2014 berjalan dengan penuh kecurangan.

"Memang ada kesan pemerintah cari aman soal dana saksi. Ini sengaja. Ketika pemerintah membiarkan ini jadi polemik di masyarakat lalu tak kunjung ambil keputusan, salah satunya dana saksi, Pemerintah membiarkan Pemilu berjalan tidak jujur dan adil. Ini bahaya," ujar Heri Budianto, pakar komunikasi politik, di KPU, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Padahal, kata Heri, waktu pelaksaan Pemilu semakin dekat atau tidak lebih dari 50 hari lagi. Sikap pemerintah yang berlama-lama dalam memberi keputusan juga terjadi saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Bawaslu dalam hal ini sulit. Mau bergerak tapi kemudian tidak disetujui. Mestinya Pemerintah ambil peran ketika ada pro kontra. Ini sengaja dibiarkan, ini bahaya," kata dia.