TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan serentak pemilihan kepala daerah Lampung dengan Pemilu Anggota Legislatif 9 April 2014 mengundang kontroversi sejumlah pihak.

Namun, semestinya kontroversi tersebut tak perlu diperdebatkan lagi karena KPU Lampung sudah menetapkan jadwal pemilukada Lampung jatuh 9 April 2014.

"Sekarang sudah ada keputusan, semua pihak termasuk gubernur, karena sudah diputuskan, tidak perlu lagi berdebat. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan serentak," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Menurut Jimly, perdebatan boleh-boleh saja asal konstruktif. Hanya saja ia mengingatkan, kalau perdebatan menimbulkan kontroversi dan mengikuti satu pendapat saja, seperti ada pihak yang menginginkan komisioner KPU Lampung harus dipecat dan diganti, jelas enggak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu.

"Memang ada saja kekurangannya di waktu yang pendek ini. Kondisi darurat kalau tidak bisa disepakati, ya repot. Saya mengimbau seluruh kalangan bersatu kata. Silakan berlomba-lomba meraih simpati masyarakat," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Jimly mengingatkan KPU pusat, untuk memberikan supervisi kepada KPU Lampung sebagai penyelenggara pemilukada Lampung dan Pileg 2014 yang bersamaan.

Untuk itu, lanjutnya, KPU pusat harus ikut memberi landasan hukum, dan memperkuat KPU Lampung. KPU pusat harus berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, BPK, dan KPK.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengaku pelaksanaan pemilu kepala daerah Lampung berbarengan dengan Pemilu Legislatif 9 April 2014 salah satu konsekuensi yang harus ditanggung KPU Lampung bakal mengalami kerumitan. Salah satunya, beban kerja yang bertambah. Bukan tidak mungkin honor mereka juga tambah.

"Tapi seberapa banyak? Itu kan sesuatu yang harus dihitung lagi. Memang ada kerumitan sendiri, tapi kami tidak punya pilihan. Jadi kami pastikan, secara teknis akan dibicarakan KPU dengan teman-teman KPU lampung," terang Hadar kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (20/2/2014) pekan lalu.

Kerumitan lainnya, imbuh Hadar, jadwal pelaksanaan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur. Muncul pertanyaan, apakah pelaksanaan kampanye cagub dan wagub bersamaan dengan kampanye terbuka caleg di Pemilu 2014 atau bagaimana.

"Ini akan jadi cukup rumit. Mudah-mudahan tidak ada masalah," kata Hadir lagi. Ia mengaku sebenarnya KPU Lampung sudah menargetkan pelaksanaan pilgub Lampung pada 2013, tapi tak ada dana. Sehingga KPU Lampung memutuskan pelaksanaanya bareng dengan Pileg 2014.

Nantinya, di hari pemungutan suara 9 April, kotak dan bilik suara ada lima buah. Empat kotak pertama untuk menampung surat suara caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan satu kotak laginya untuk suara cagub dan cawagub.