TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir politisi, termasuk calon presiden yang sudah gigih beriklan. Padahal sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), belumlah saatnya berkampanye.

Sementara Calon Presiden Prabowo Subianto, dan Partai Hanura yang sudah rajin sosilaisasi lewat iklan televisi justru menyayangkan kebijakan penghentian sementara (motarium) iklan.

Menurut SBY, yang menjabat Ketua Umum Demokrat sejak Kongres Luar Biasa di Bali 31 Maret 2013, menegaskan banyak cara pilihan ikhtiar untuk memenangkan kompetisi Capres. Ia menggantikan Anas Urbaningrum yang terseret dugaan kasus korupsi proyek Hambalang.

"Ada yang habis-habisan memasang iiklan politik, ada yang mengandalkan satu survei satu dan lainnya. Kalau cuma mengandalkan iklan dan survei, rasanya belum cukup," kata SBY dalam pengantar pada "Debat Bernegara" yang diikuti 11 peserta Konvensi Demokrat di Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/3).

Menurut SBY, rakyat harus sungguh-sungguh tahu siapa calon Presidennya.

"Dari konvensi Capres Demokrat inilah dari satu tempat ke tempat lain,  dari provinsi ke provinsi dari isu ke isu. Dan media diharapkan meliput dengan fair dan berimbang sebab akan menjadi  pendidikan politik yang baik untuk mengubah sejarah dan rakyat akan sadar menjatuhkan pilihannya," kata SBY.

Menurut SBY jangan sampai nanti rakyat Indonesia memilih kucing dalam karung. "Pikirannya kelihatan putih ternyata hitam. Tidak cukup dengan iklan dan survei," kata SBY.

Dijelaskan  kalau Capres ingin terpilih jadi presiden tidak cukup disukai rakyat dengan tingkat elektabilitas tinggi. "Kalau pemerintahan ingin berjalan baik maka dia harus berkemampuan cakap siap  jadi presiden indonesia.

"Saya melihat 11 tokoh peserta Konvensi Demokrat sudah  cakap berkemampuan dan siap. Tinggal menaikkan elektabilitasnya dan tidak kalah dari Capres yang dianggap sudah tinggi elektabilitasnya," kata SBY.

Terpisah, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto justru mengkritik kebijakan moratorium iklan partai politik yang telah disepakati Komisi I DPR RI, dan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum.

"Kenapa pendidikan masyarakat itu dibatasi? Kita ingin menyadarkan politik masyarakat Kenapa kok dibatasi?" ujar Prabowo dalam acara Rakernas Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (1/3).

Menurut Prabowo, dengan adanya moratorium iklan partai politik, tentu menghambat pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia sebanyak 250 jiwa yang memerlukan pendidikan politik  melalui media massa. "Moratorium iklan itu saya menganggapnya aneh," ucap Prabowo yang pernah menjabat Danjen Kopassus ini.

Selain kebijakan moratorium iklan partai politik, Prabowo juga mengatakan, tenggat waktu 2 minggu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk partai politik berkampanye tidaklah cukup mengakomodir rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

"Kampanye dua minggu ini tidak cukup, minimal itu 1 tahun. Obama saja dua tahun sehingga masyarakatnya tidak membeli kucing dalam karung. Rakyat kita butuh pendidikan politik dan mengenali calon-calonnya secara baik," ujar Prabowo, mantan menantu Soeharto.