Ratusan Warga Cipinang Melayu Pertanyakan Memilih di TPS Halim
Ratusan warga Tanah Galian Cipinang Melayu, Jakarta Timur, mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta
Penulis: Y Gustaman
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan warga Tanah Galian Cipinang Melayu, Jakarta Timur, mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Mereka mengadu karena dipindahkan sepihak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari tempat tinggalnya.
Menurut mereka, pada Pemilu Kepala Daerah Jakarta pada 2012 lalu, nama warga yang masuk sebagai pemilih masih tercatat di TPS dekat mereka tinggal. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, nama mereka dipindah ke TPS yang berada di Kelurahan Halim, Jakarta Timur.
Ketua PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, mendampingi advokasi warga Kelurahan Cipinang Melayu ini mengaku setidaknya ada TPS yang dipindah dari tempat mereka tinggal ke Kelurahan Halim. Jarak Kelurahan Cipinang Melayu cukup jauh dengan Kelurahan Halim.
"TPS yang dipindah ada lima. Ini bukan persoalan pemindahan TPS, tapi ada hak dasar rakyat yang mau dihilangkan dengan memindahkan wilayah administrasi," kata Poltak saat audiensi dengan perwakilan KPU RI di Media Center KPU.
Poltak menjelaskan, warga ini pada 2009 sampai 2012 berdomisili di Kelurahan Cipinang Melayu. Maka, ketika ada pemindahan pemilih yang semula TPS-nya berada di Kelurahan Cipinang Melayu ke Kelurahan Halim, menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, pemindahan tak melibatkan warga.
"Tahunya warga dipindah. Sebenarnya, warga sudah disuruh mendaftar, terus nama mereka dimasukkan ke wilayah administrasi. Kita berpikir ini bukan soal pemindahan wilayah. Secara administrasi, tempat memilih warga jadi jauh," imbuhnya.
Seharusnya, warga yang memiliki hak pilih tidak dipersulit dengan pemindahan TPS dari lokasi tempat tinggalnya ke lokasi lain. Masa iya, tegas Poltak, sekian lama warga tercatat dalam TPS dekat lokasinya tinggal, dipindahkan ke lokasi yang jauh.
"Ada 2.000 lebih kepala keluarga yang mempunyai hak pilih. Ini berdasarkan data Pemilihan Gubernur 2012. Sekarang sudah didata, kok tiba-tiba begini hasilnya. Aduan masyarakat ini bukti kebanggaan mereka yang sadar politik cukup tinggi. Mereka masih punya hak pilih," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.