Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

PDIP Tawarkan Indonesia Bebas dari Ketergantungan Atas BBM Fosil

PDIP berencana mengurangi subsidi Migas, yang di APBN 2014 ini jumlahnya membengkak hingga mencapai Rp 210,7 triliun.

Tayang:
Baca & Ambil Poin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Budimanta mengatakan jika partainya memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, PDIP berencana mengurangi subsidi minyak dan gas (Migas), yang di APBN 2014 ini jumlahnya membengkak hingga mencapai Rp 210,7 triliun.

Arif kepada wartawan usai konfrensi pers 'Platform Ekonomi PDIP', di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2014), mengatakan pengurangan subsidi itu dilakukan menggunakan sejumlah cara, satu di antaranya lewat transformasi BBM berbasis fosil ke BBM terbarukan.

"Subsidi ini mandat konstitusi untuk mempercepat proses kemakmuran. Terkait dengan migas, kita menyikapinya hati-hati. Kita mulainya dengan bauran energi, untuk transformasi dari (BBM berbasis) fosil ke renewabel (terbarukan)," katanya.

Ia menjamin jika PDIP menang, maka Indonesia akan mampu terbebas dari ketergantungan akan bahan bakar berbasis fosil, seperti minyak bumi dan batu bara.

Ia menilai riset-riset soal bahan bakar terbarukan harus didukung sepenuhnya. Subsidi untuk energi, kata dia seharusnya bisa dialihkan untuk riset bahan bakar terbarukan.

"Kalau kita berhasil menerapkan bauran kebijakan energi untuk lima tahun kedepan, maka kita akan meninggalkan konsumsi BBM fosil," ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu jika PDIP menang, pemerintah akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga subsidi BBM perlahan bisa dikurangi. Saat ditanya mengapa selama ini pemerintah tidak melakukan hal itu, Arif menilai rentang birokrasi BBM yang panajang dan tidak efisien, membuat banyak kebocoran di sejumlah titik, sehingga uang yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efektif.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas