TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Martin Hutabarat, menegaskan Pemilu di Indonesia sudah identik pada barang mewah karena dalam faktanya sudah tidak ada lagi barang mewah.

"Adanya kucuran banyak uang, perputaran uang yang banyak, memiliki implikasi menggerakkan roda ekonomi. Tapi di pihak lain, pengaruh politik uang yang sudah menjadi merek Pemilu di negara kita, memiliki implikasi yang buruk. Fakta di lapangan, kualitas atau integritas Caleg itu bukan ukuran utama, yang utama adalah, setiap kita akan bicara kampanye di daerah, ukurannya adalah bagaimana kemampuan keuangannya, itu realitasnya," kata Martin dalam diskusi soal "Akuntabilitas Dana Pemilu dan Kualitas Demokrasi" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (10/3/2014).

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan sebenarnya harus diapresiasi bahwa KPU mewajibkan melaporkan dana kampanye bagi setiap partai dan Caleg.

"Tetapi kita juga harus melakukan pengawasan sumber uang dari caleg-caleg yang bersangkutan. Jangan sampai Caleg mengeluarkan uang bermilyar-milyar, tetapi dia tidak bayar pajak. Ini yang menjadi peluang masuknya tangan-tangan luar untuk mempengaruhi para caleg. Sehingga harus diawasi penggunaan dana kampanyenya," kata Caleg DPR Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini.

Menurut dia kalau ada sumber dana Caleg yang tidak jelas, maka penting untuk dicurigai.

"Mungkin juga pada saatnya harus diatur adanya keseimbangan biaya kampanye antar partai dan antar Caleg, agar seseorang terpilih bukan karena banyak uang. Uang itu tidak boleh menjadi penentu calon terpilih. Penentunya tetap orang yang memiliki karakter, integritas dan kapasitas," katanya.