Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan mengatakan, setelah Pemilu 2014 ini, seharusnya semua aspirasi pemilih harus bisa terefleksikan di dalam dokumen yang nanti akan dan harus disiapkan oleh Tim Eksekutif (Pemerintah) yang akan terbentuk setelah pelantikan Presiden di bulan Oktober 2014.

Menurutnya, dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019 sendiri harus dapat mencerminkan secara eksplisit tentang visi dan misi Presiden terpilih secara eksplisit sesuai dengan visi dan misi yang akan disampaikan dalam kampanyenya nanti menjelang Pilpres Juli mendatang.

"Artinya, semakin tinggi prosentase masyarakat yang ikut mempergunakan hak suaranya, maka semakin tinggi kualitas demokrasi kita yang masih berusia muda ini," kata Syahrial, Senin (17/3/2014).

Syahrial menuturkan, proses legalisasi dan finalisasi dari dokumen-dokumen penting yaitu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 serta RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sangat tergantung pula dari partisipasi para pemilih yang ingin suara dan aspirasinya terwakili didalam dokumen-dokumen tersebut.

"Karena itu, ikut berpartisipasi aktif didalam Pemilu baik memilih wakil legislatif maupun memilih Presiden adalah tugas dan kewajiban politik setiap warga negara. Mengabaikan atau membiarkan hak suara tak terpakai bukanlah pilihan yang baik dalam mendirikan demokrasi di negara Indonesia tercinta," ucapnya.

"Jika setiap warga negara Indonesia merasa bertanggung jawab atas baik-buruknya negara ini, maka pilihannya hanya satu yaitu ikut dan berpartisipasi dalam kedua pemilu tersebut," tandasnya.