TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan elemen masyarakat sipil menyerahkan dan membacakan Dekrit Rakyat untuk Kedaulatan Indonesia ke KPU RI.

Dekrit ini memuat 10 poin yang harus dilakukan calon anggota legislatif, partai politik dan calon presiden untuk lima tahun ke depan.

Pada intinya, dalam Dekrit tersebut meminta peserta dan penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa tujuan pemilu pada akhirnya untuk melahirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Satu dari 10 poin agar itu tercapai adalah pemulihan kedaulatan bangsa bisa energi.

Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, menjelaskan bahwa yang kelak terpilih memimpin Indonesia harus merevisi atau membatalkan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangsa.

"Serta menyegerakan pemulihan kedaulatan bangsa atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam termasuk kedaulatan atas negeri," ujar Chalid yang membacakan poin ketiga dari 10 poin Dekrit di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Poin lainnya dalam Dekrit memuat, pertama, menjalankan sistem ekonomi kerakyatan. Kedua, merevisi ratusan undang-undang yang menyebabkan kedaulatan bangsa hilang. Keempat, menjalankan produk UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Kelima, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Keenam, menjamin dan melindungi hak nelayan tradisional serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjajahan. Ketujuh, memulihkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup yang semakin hacur.

Kedelapan, menghentikan pembuatan utang baru dan menghapus utang luar negeri. Kesembilan, menjamin penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas. Terakhir, menegakkan hukum dan mengadili pelaku kejahatan HAM termasuk menuntaskan kasus skandal Bank Century.

Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan semua pihak terkait tujuan pemilu, pertama, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

Kedua, dihentikannya seluruh kampanye dan propaganda yang menyesatkan oleh parpol dan calon presiden. Dan terakhir, memerintahkan kepada parpol, caleg, dan capres, dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 untuk menyampaikan program-program politik yang terukur.

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera dan berdaulat, mereka yang terpilih harus melaksanakan 10 poin yang sudah termaktub dalam Dekrit Rakyat untuk Kedaulatan Indonesia. "Kenapa memakai kata Dekrit, karena kondisi negara saat ini genting," terang Ray.