TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), meluncurkan 60 daftar calon anggota legislatif (caleg) yang rekam jejaknya bersih.

Ketua Kontras Haris Azhar, dalam konferensi pers di kantor Kontras, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (23/3/2014), mengatakan bahwa dari enam puluh caleg yang dipromosikan, tak ada satu pun caleg dari Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Menurutnya, dua partai itu dipimpin oleh orang yang bermasalah dengan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebutkan Wiranto ketua umum Partai Hanura, pada 1997 menjabat sebagai Panglima TNI, dan dituduh terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan seputar reformasi.

Begitu pun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang saat reformasi menjabat sebagai Danjen Kopassus TNI AD, dan dituduh terlibat kasus penculikan aktivis. Keduanya sama-sama berniat maju sebagai presiden.

"Dua orang itu sempat direkomendasikan Komnas HAM, namun di Kejaksaan Agung kasusnya tidak pernah jalan. Sampai sekarang keduanya tidak pernah diproses," katanya.

Kalau pun caleg dari dua partai tersebut terhitung bersih dan dianggap sanggup mengemban amanat rakyat, namun demikian caleg tersebut tidak akan memiliki ruang untuk berkembang, mengingat partai di bawah wewenang pimpinan.

"Kita khawatirkan, bagaimana nasib keluarga korban. Coba bayangkan kalau ada keluarga korban yang menuntut proses hukum, ternyata pelakunya presiden," ujarnya.

Ia juga khawatir kedua orang itu jika terpilih sebagai presiden, akan mengulangi hal-hal yang pernah mereka lakukan di seputar 1997 - 1998.