Jelang Pemilu Demokrat Edarkan Tabloid di DPRD Sulsel
Jelang pemilu, partai pemenang Pemilu 2009 ini mengedarkan tabloid.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Timur, Edi Sumardi
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Tabloid menjadi satu di antara media kampanye Partai Demokrat. Jelang pemilu, partai pemenang Pemilu 2009 ini mengedarkan tabloid. Sasaran edar salah satunya, gedung DPRD Sulsel.
Tribun Timur (Tribunnews.com Network) mendapatkan tabloid diedar hingga ke ruang Media Center DPRD, Rabu (26/3/2014).
Tabloid ini setebal 16 halaman. Kesan muncul seusai membaca isinya, seperti berisi laporan khusus kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Sulsel, medio Februari 2014.
Di halaman satu, terpampang foto SBY sekaligus Presiden RI bersama Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel sekaligus Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin bersalaman. "SBY: Terima Kasih Masyarakat Sulsel." Demikian tulisan pada halaman satu.
Di halaman dua, layaknya tabloid diterbitkan perusahaan media massa umum, tertera identitas penerbit, yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Sulsel. Ketua Bappilu, Syamsu Rizal, yang juga Wakil Wali Kota Makassar terpilih menjadi penanggung jawab. Selain identitas, ada "Editorial", layaknya tajuk rencana. Judulnya, "Mengapa Mesti Memilih Demokrat".
Tabloid ini rupanya menjadi ajang bagi Demokrat untuk membela diri dalam kasus korupsi. Demokrat enggan disebut partai terkorup. Dibuatlah infografis mencantumkan peringkat korupsi di partai politik.
Urutan pertama, PDI Perjuangan dengan jumlah kader tersangkut korupsi 84 orang. Urutan kedua, Partai Golkar dengan jumlah kader tersangkut korupsi 60 orang. Urutan ketiga, Partai Amanat Nasional dengan jumlah kader tersangkut kasus korupsi 30 orang.
Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya Partai Nasdem tak masuk dalam peringkat partai terkorup versi Demokrat. Demokrat membuat infografis dengan sumber dari sebuah blog.
Belakangan, ketika media mainstream ramai-ramai "mengeroyok" Demokrat soal kasus korupsi, elite partai itu pun mengeluh. Demokrat tak bisa membela diri karena elitenya bukan pemilik perusahaan media yang menjadi alat propaganda partai tertentu.
