Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyayangkan peliputan media yang dianggap tidak proporsional dalam penanganan kasus atau konflik.

Seperti konflik yang menelan korban baru-baru ini yang terjadi di Aceh.  Melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Arif  Arif Wachyunadi, Mabes Polri mengatakan sebelum terjadi konflik, Polri sudah melakukan langkah-langkah antisipasi.

Berbicara saat diskusi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Arif menuturkan kepolisan membagi wilayah yang memiliki potensi gangguan menjadi segiti tiga sama sisi dengan gradasi.

Pertama warna hijau merupakan wilayah yang memiliki potensi gangguan, warna kuning untuk ambang gangguan, merah gangguan nyata.

Level hijau, polisi menerapkan kebijakan 'pre-emptive' atau pencegahan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah di awal mengidentifikasi konflik.

Jika statusnya naik menjadi level kuning, Polri menerjunkan aparatnya berjumlah 4-10 personel.

"Kenyataan di Aceh terjadi masuk ke warna merah. Ini gangguan nyata, ada penganiayaan. Strata ini lah penegakan hukum. Polri pasti menambah jumlah personelnya," terang Arif dalam diskusi bertajuk 'Pemilu Damai Tanpa Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Aceh', siang ini.

"Saya ingin sampaikan tugas polisi yang dipublikaskan (media) yang merah, yang hiruk pikuk di lapangan (semisal) polisi mukul. Ini yang selalu dipublikasikan. Tidak pernah dipublikasikan yang pre-emptive. Sehingga seolah-olah polisi tidak bekerja. 'Kok sudah ada penganiayaan? Mana polisinya? Padahal kami kelola mulai dari warna hijau. Kepolisan strateginya seperti ini," terang bekas Kapolda Bali itu.

Sekedar informasi, eskalasi kekerasan meningkat di Aceh terkait pelaksanaan Pemilu 2014. Arif mengatakan terjadi 24 kejadian kekerasan termasuk penembakan.