Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Awasi Pihak yang Bakal Lakukan Manipulasi Pemilu

Jerry Sumampouw, berharap semua pihak yang diduga sudah siap melakukan proses manipulasi pemilu 2014 untuk menghentikan kegiatannya

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Sanusi
zoom-in Awasi Pihak yang Bakal Lakukan Manipulasi Pemilu
SERAMBI INDONESIA/BUDI FATRIA
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membantu peyandang tunanetra memasukkan surat suara pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara KIP Kota Banda Aceh, di Gedung GOR KONI Aceh, Rabu (26/3/2014). SERAMBI INDONESIA/BUDI FATRIA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Jerry Sumampouw, berharap semua pihak yang diduga sudah siap melakukan proses manipulasi pemilu 2014 untuk menghentikan kegiatannya. Sebab, perilaku demikian akan merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Pengamat Politik Jerry Sumampouw, mengungkapkan walau indikasi kecurangan menguat, namun masih ada harapan pihak-pihak curang itu melihat rakyat sebagai yang akan dikorbankan.

"Siapapun yang hendak melakukan kecurangan itu, supaya berhenti. Apakah akan sedemikian dilakukan? Karena  akan merusak semua, terlalu besar risikonya," ujar Jerry, Minggu (30/3/2014).

Kekhawatiran akan adanya kecurangan masif dalam pemilu wajar. Jerry mengungkap, salah satunya kerap dilontarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai oposisi yang diprediksi akan naik di pemilu 2014.

Hal itu berkebalikan dengan partai koalisi pemerintah yang diprediksi terjun bebas.

"Ada memang, parpol yang mungkin akan terpukul karena turun terlalu jauh. Misalnya Partai Demokrat. Bahkan ada survei yang menyatakan dia takkan lulus Parliamentary Threshold," jelas dia.

"Itu kan akan permalukan elite seperti SBY. Maka, ada kemungkinan curang itu, karena faktor menghindari kemungkinan suara turun drastis seperti itu," tambahnya.

Berita Rekomendasi

Ditegaskan, kecurangan yang dilakukan sudah terlihat jelas.

Berdasarkan risetnya, Jerry menyatakan dalam beberapa pemilu terakhir, kecurangan selalu berawal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, dan terjadi hingga sekarang.

"Dulu kata KPU yang tak punya nomor induk kependudukan atau NIK itu hanya 1,5 juta. Sekarang  malah bertambah," kata Jerry.

Modus kedua, adalah memanipulasi logistik pemilu. Fakta di lapangan, lanjutnya, ada banyak masalah logistik seperti gudang tak siap, serta pengiriman berlebihan, dan pengiriman kurang.

Hal itu masih ditambah fakta lainnya bahwa proses pencetakan dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) praktis tak terawasi. Logikanya, kata Jerry, setiap perusahaan percetakan selalu mencetak lebih.

"Nah, kelebihan cetak itu dikemanakan? Itu tak jelas. Itu bisa juga terjadi di C1. Katanya form C1 pakai hologram sehingga tak bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana kalau sejak awal C1 sudah dicetak lebih? Dan tak ada pengawasan," paparnya.

"Kita tak tahu dimana kelebihan cetak itu sekarang. Bisa saja itu diambil dan dimanfaatkan kelompolk tertentu yang punya akses ke KPU."

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas