Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kalapas Cipinang: 1.138 Warga Binaan Tak Masuk DPT

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Cipinang, Sutrisman, menyampaikan bahwa total warga binaan yang teregister mencapai 2.919.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kalapas Cipinang: 1.138 Warga Binaan Tak Masuk DPT
tribunnews.com/ist
Hercules menunjukkan surat suara yang akan dicoblosnya di TPS 097 di Lapas Cipinang, Rabu 9 April 2014 

TRIBUN, JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Cipinang, Sutrisman, menyampaikan bahwa total warga binaan yang teregister mencapai 2.919. Mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap jumlahnya 1.138 orang.

"Ada 10 TPS di sini. Jumlah DPT-nya 1781 dari jumlah warga binaan mencapai 2919 orang. Kita sampaikan mereka yang tak terdaftar adalah warga negara kita, tapi tidak ada identitas," ujar Sutrisman kepada wartawan di Lapas Cipinang, Rabu (9/4/2014).

Sutrisman menjelaskan bahwa warga binaan di Lapas Cipinang yang tidak masuk DPT bukan saja orang Jakarta tapi dari daerah lain. Mereka sulit memilih karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain sebagai syarat mendapatkan hak suara.

Pihak Lapas Cipinang mencoba mengakomodir hak suara warga binaan yang tercantum dalam DPT dapat memberikan hak suaranya. Akhirnya, pihak Lapas mengeluarkan surat keterangan bahwa mereka teregister dan benar warga binaan di sini.

Sudah beberapa kali, sambung Sutrisman, pihak Lapas berkoordinasi dengan KPU setempat namun tetap mereka tak terdaftar dalam DPT. Untuk memastikan mereka tetap memilih menggunakan KTP, ternyata pihak Lapas kesulitan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik yang meninjau langsung proses pemungutan suara, meminta agar KPPS berkoordinasi dengan kelurahan dan panwas agar seluruh napi yang memenuhi syarat segera mencoblos.

"Prinsipnya itu sudah disanggupi Kepala Lapas dan lurah tempat lapas berada, bahwa mereka boleh memilih. Surat identitas kependudukan dikeluarkan kelurahan," ujar Husni.

Berita Rekomendasi

Anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak menduga, selisih yang cukup tinggi dari warga binaan tak terdaftar dalam DPT, karena mereka adalah warga binaan baru. Ketika pemutakhiran DPT sudah ditutup, warga binaan ini baru masuk.

Ia mencontohkan, berdasar pengawasan dari lapas sebelah, ternyata warga binaan yang keluar dan masuk penjara, lebih banyak yang masuk. "Sementara DPT ditetapkan Januari. Setelah ditetapkan untuk surat suara, ternyata yang masuk lebih banyak daripada keluar," kata Nelson.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas