TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, mengatakan mosi tidak percaya yang diusung puluhan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP yang dimotori Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Jasin tidak bisa menggulingkan dirinya dari posisi Ketua Umum.

Kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2014), Suryadharma mengatakan PPP memiliki mekanisme sendiri dalam mengevaluasi seorang Ketua Umum, yakni dengan menggelar muktamar atau kongres luar biasa.

"Di dalam anggaran dasar (PPP), kalau mau menjatuhkan Ketua Umum itu ada mekanismenya, melalui forum muktamar luar biasa," katanya.

Forum tersebut diawali dengan musyawarah kerja wilayah, lalu naik ke tingkat nasional, setelahnya baru muktamar tersebut bisa digelar. Sedangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tidak diatur soal mosi tidak percaya.

"Katakanlah 100 DPW berkumpul, itu bukan forumnya. Itu melanggar ADART, dan bisa dikategorikan makar," ujarnya.

Untuk menggalang dukungan demi menggelar muktamar, apalagi PPP seperti peserta pemilihan umum (pemilu) pada umumnya, saat ini tengah sibuk memantau hasil pemilu legislatif (pileg), dan mempersiapkan diri menghadapi pemilihan presiden (pilpres) pada Mei mendatang.

"Sekarang (kader PPP) di bawah masih mencari satu persatu suara yang tersangkut di TPS (Tempat Pemungutan Suara, red), sekarang (Rahmat Yasin cs.) datang ke Jakarta, (lalu) mempermasalahkan ketua umum, apa itu terpuji?" katanya.

Rahmat Yasin, kepada wartawan usai konferensi pers tersebut mengatakan, ia dan puluhan DPW lainnya, termasuk Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengusung wacana mosi tidak percaya terhadap Suryadharma Ali, karena Ketua Umum PPP muncul dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret lalu. Setelahnya PPP pun tidak mampu mencapai target 11 persen perolehan suara.

"Kita mengkritik karena kita cinta partai, kita akan (mengkritik) melalui mekanisme partai, muktamar," katanya.