TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro No 60, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014) malam, dinyatakan memenuhi syarat jumlah peserta atau kuorom.

Para peserta yang menghadiri Rapimnas ini adalah 26 Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tingkat provinsi, 21 pengurus DPP dan para ketua majelis PPP. "Berdasarkan laporan kesetjenan, peserta Rapimnas ini sudah memenuhi syarat kehadirannya," kata Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, saat membuka Rapimnas.

Dari 33 DPW PPP di Indonesia, ada empat Ketua DPW yang tidak bisa menghadiri Rapimnas ini. Mereka adalah Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku dan Ketua DPW Kalimantan Selatan. Ketua DPW PPP Provinsi Kalsel berhalangan hadir karena harus membuka acara Lomba MTQ Tingkat Nasional di wilayahnya.

Sementara, jajaran DPP PPP yang menghadiri Rapimnas ini di antaranya Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum Lukmamn Hakim, Sekjen M Romahurmuziy, Bendahara Umum M Yunus, sejumlah ketua DPP serta beberapa Wasekjen partai.

Rapimnas ini juga diikuti oleh Ketua Majelis Pertimbangan Zarkarsih Nur, Ketua Majelis Pakar PPP Baryanta Harahap, Wakil Ketua Majelis Syariah Fahrurrozi.

Rapimnas tersebut dilakukan menyusul manuver politik Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, yang hadir di kampanye Pileg Partai Gerindra, memecat sejumlah pengurus dan secara pihak melakukan Rapat Pengurus Harian (RPH) yang memutuskan koalisi ke Partai Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

Ada dua agenda utama yang akan dibahas dalam rapimnas yang telah sesuai AD/ART partai itu, yakni evaluasi hasil Pileg dan evaluasi konflik internal partai. Untuk agenda evaluasi atas konflik internal partai terkait manuver politik Suryadharma Ali akan dibicarakan tentang penyelesaian konflik tersebut secara damai atau islah.

Dalam forum rapimnas tersebut, lanjut Romi, Suryadharma Ali, akan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah manuver politik yang dilakukannya. Selanjutnya, para peserta rapat akan memberikan pandangannya masing-masing, termasuk menolak klarifikasi orang nomor 1 PPP itu.