TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior partai Golkar, Zainal Bintang menyarankan adanya evaluasi kepemimpinan di internal Partai Golkar. Menurutnya evaluasi tersebut tak lepas dari hasil perolehan suara Golkar dalam hitung cepat yang hanya dapatkan suara di bawah 20 persen.

"Padahal Rapimnas Golkar tahun lalu Golkar targetkan maksimal dapat 35 persen dan minimum 20 persen. Itu diperkuat perkataan ARB (Aburizal Bakrie), namun hasilnya meleset dan itu harus ada konsekuensinya," kata Zainal dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014).

Zainal menuturkan, jika ARB tetap memaksakan untuk menjadi calon presiden, diyakininya peluang untuk memenangkan Pilpres cukup kecil. Menurutnya, bila Golkar kalah dalam Pilpres peluang menjadi Wapres pun tidak tercapai.

"Dengan bahasa lain kalah, kalau kalah berarti peluang Golkar untuk jadi wapres nol, itu terulang di 2009,"tuturnya.

Lebih jauh, Zainal mengatakan, situasi ini amat berbeda ketika Ketua Umum Golkar masih dipegang oleh Akbar Tandjung dari tahun 1999 hingga 2004. Menurutnya, saat itu Akbar menjabat sebagai Ketum Golkar dan juga Ketua DPR.

"Itu kan Pak Akbar Tanjung jadi Ketum Golkar juga Ketua DPR juga. Zaman Jusuf Kalla, Jusuf Kalla jadi wapres, dan sekarang ARB tidak menjabat apa-apa," ucapnya.

Zainal menambahkan, dua nama ketua umum ormas pendiri Partai Golkar, yakni Priyo Budi Santoso dan Agung Laksono dapat menjadi solusi atas mandegnya elektabilitas Golkar di tangan ARB. Selain menjadi Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo juga memegang jabatan di luar strukutural partai Golkar.

Sama halnya dengan Agung Laksono, yang menjadi Ketua Umum Kosgoro 1957 juga menjadi Menkokesra.

"Ada Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, ada Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, kalau Priyo itu trennya anak muda, tentunya Golkar akan siap menerima (Priyo), Priyo juga disurvei cukup bagus," katanya.