2.000 Suara Dialihkan, Caleg Ramai-ramai Lapor Panwaslu
Sekretariat Panwaslu Kota Cimahi didatangi caleg dan saksi yang melaporkan soal kecurangan penghitungan suara
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Sekretariat Panwaslu Kota Cimahi didatangi caleg dan saksi yang melaporkan soal kecurangan penghitungan suara, Sabtu (19/4/2014).
Salah satu permasalahan yang menarik adalah laporan yang dibawa sejumlah saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka melaporkan soal adanya penggembosan ribuan suara dari partainya dan pindah ke partai lain.
Penggembosan suara diklaim mereka terjadi saat penghitungan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dapil 1 meliputi Leuwigajah, Utama, Cibeber serta di dapil 2 meliputi Cibeureum dan Melong.
"Kalau dari kami, intinya melaporkan soal berkurangnya suara perolehan partai secara keseluruhan di dapil 1 dan 2. Oleh karena itu kami meminta dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara sebelum keputusan dalam rapat pleno KPU," kata Ketua DPC PDIP Cimahi, Denta Irawan, saat dihubungi Tribun, Sabtu (19/4).
Sementara itu, Yayan salah seorang saksi dari PDIP yang datang ke Panwaslu Kota Cimahi mengatakan, ada penggelembungan suara pada partai lain yang menjadikan berkurangnya suara PDIP di dua dapil itu sebanyak 1.500 hingga 2.000 suara.
Pelapor lainnya adalah seorang caleg dapil 1 (Cibeber, Leuwigajah dan Utama), Udin Kamaludin dari PPP yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cimahi yang mengaku suaranya berpindah ke caleg lain yang masih satu partai.
"Dugaan saya kuat, ada yang mencuri suara saya. Karena berdasar hasil laporan di TPS-TPS suaranya terbanyak, tapi begitu melihat hasil pleno di PPS, suaranya pindah ke caleg lain," kata Udin saat ditemui di Panwaslu Kota Cimahi, Sabtu (19/4).
Sementara itu Kepala Divisi Hukum Humas dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Cimahi, Yus Sutaryadi, mengatakan, panwaslu akan melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Untuk rapat pleno KPU, kata Yus, akan tetap berlangsung sesuai jadwal pentahapan pemilu.
"Jadi proses tindak lanjut pelaporan kecurangan akan terus berjalan, proses tahapan pemilu legislatif pun akan tetap berjalan," katanya.(ddh)