TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menilai pernyataan Jokowi mengenai koalisi ramping dan tak ada bagi-bagi kursi menteri, merupakan hal yang tidak logis.

Hamdi mengatakan meskipun ada niat politik untuk itu, namun dalam realita politiknya sangat sulit terwujud. Kecuali dalam sebuah pemilu, hanya diikuti dua atau tiga partai, maka hal tersebut masih bisa diwujudkan. Menurutnya saat ini lebih baik Jokowi berkata terus terang, daripada membohongi masyarakat

"Politik transaksional itu masih ada. PDIP saja tidak bisa sendirian. Multi partai akut, kejadiannya begini terus. Jokowi tidak mungkin realisasikan itu. Walau niat politik saya mendukung, secara riil politik sulit terwujud," ujar Hamdi di kawasan Cikini, Minggu (20/4/2014).

"Bilang tidak dikasih apa-apa, pasti dikasih apa-apa. Kalau dia (Jokowi) janjikan kasih kursi, ya bilang kasih kursi. Daripada masyarakat tidak tahu. Karena tidak logis, berpikir realitasnya begitu sekarnag. Kecuali bicara dua tiga partai, terjadi battle," ujarnya.

Hamdi menambahkan, hal lain yang baru bisa membuat seorang capres bisa berjanji tidak ada pembagian kursi menteri, jika sistem yang mengatur mengenai hal tersebut sudah diubah. Misalnya, partai didorong agar semakin mengerucut dan tidak terlalu banyak seperti sekarang.

"Kecuali sistem memaksa, dorong pengerucutan partai. Naikkan ambang batas parlemen," imbuhnya.