TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan, Jokowi, dikabarkan tak lagi menggunakan jasa konsultan politik Fastcom yang dikomandani Ipang Wahid untuk pemilu Presiden (pilpres) 2014.

Seperti diketahui dalam pemilu legislatif 2014, Fasctcom pimpinan Ipang Wahid menjadi konsultan politik PDIP. Namun untuk pilpres kali ini, politisi senior PDIP Sidarto Danusubroto mengungkapkan Fasctcom kemungkinan tak lagi dipakai.

“Setahu saya, itu dipakai untuk pileg, belum pasti dipakai untuk pilpres. Karena Jokowi punya konsultan sendiri, ini juga masih dibentuk,” kata Sidarto di kawasan Cikini, Minggu (20/4/2014).

Menurutnya PDIP ingin Jokowi tidak hanya ditampilkan sekedar tokoh yang layak jual semata. Namun ingin juga menampilkan tawaran visi misi yang jelas dan sesuai ideologi partai.

Sidarto menambahkan, keputusan PDIP yang memilih Jokowi sebagai capres sudah final dan mengikat. Tidak ada suara yang berbeda di internal partai. “Sejak Ketua Umum katakan Jokowi capres, tidak ada lagi faksi-faksi di dalam partai,” tegasnya.

Sebelumnya, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengkritik kerja-kerja konsultan politik yang lebih menonjolkan kerja marketing dan pemasaran tokoh daripada memperkenalkan ideologi atau visi misi tokoh. Termasuk, penggunaan konsultan politik yang belum jelas ideologi politiknya.

“Beberapa hari lalu, teman-teman pengamat juga bilang. Kok bisa-bisanya Ipang Wahid, dulu konsultan politik Foke di pilgub, lawannya Jokowi, sekarang jadi konsultannya Jokowi. Apa dia tidak buka itu bobrok-bobroknya Jokowi? Nah, bagaimana ini,” kata Hamdi.

Di negara-negara maju, lanjut Hamdi, partai maupun tokoh politik tidak sembarangan dalam memilih konsultan politik. Terlebih konsultan politik lawan. Karena ideologi tetap menjadi pertimbangan partai dalam memilih sebuah konsultan politik.