TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) menyebut Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di kantor DPP PPP, Sabtu (19/4/2014) kemarin adalah forum yang tidak sah karena tidak sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Menurutnya, forum setingkat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), seharusnya digelar oleh Ketua Umum DPP PPP. Ia juga mengaku tidak menerima undangan secara resmi.

"Rapimnas kemarin yang melengserkan ketua umum itu tidak sah, forumnya sendiri liar," katanya di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu(20/4/2014).

SDA menyebut kader-kader yang ikut menyelenggarakan Rapimnas telah melanggar aturan partai. Ia pun berencana memberikan sanksi, namun ia belum memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Untuk diketahui Rapimnas diselenggarakan diantaranya oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP, Emron Pangkapi dan Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy. Dalam rapimnas itu diputuskan bahwa kewenangan SDA diberhentikan sementara, dan digantikan sementara oleh. SDA pun menyebut jabatan Emron sebagai jabatan liar.

Rapimnas itu awalnya digelar karena sejumlah kader menentang kehadiran SDA, pada kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 23 Maret lalu. Kemudian kader yang menetang itu pun mengajukan mosi tidak percaya, dan hal itu dibalas dengan pemecatan sebagai kader, di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa dan Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin. Selain itu Romy pun dicopot sebagai Sekjen.

Belum selesai kisruh karena pemecatan, SDA pada Jumat lalu (18/4) mengumumkan dukungannya terhadap pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Lagi-lagi hal itu pun ditentang, karena tidak sesuai dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung. Pihak penentang itu lalu menggelar Rapimnas.