TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dibatalkan.

Pemerintahan Presiden SBY harus memahami fungsi utama BUMN di dalam menyediakan kebutuhan terhadap papan (perumahan). "Hal ini bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang perumahan," kata Hasto, Rabu (23/4/2014).

Penggabungan Badan Usaha Milik Negara sesuai UU No 19/2003, Hasto menegaskan harus dilakukan melalui peraturan pemerintah. Mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat, imbuhnya, sudah selayaknya kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

"BTN selama ini dalam posisinya stand alone, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," ujarnya.

Akuisisi yang dipaksakan dalam situasi menjelang pilpres ini dan dilaksanakan secara tergesa-gesa, tegasnya, menjadikan akuisisi sebagai bentuk kejar tayang karena kuatnya kepentingan terkait dengan pilpres. Apalagi, Hasto mendapat informasi yang didapat, bukan hal yang kebetulan akuisisi tersebut dilakukan jelang pilpres.

"Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century. Karena itulah guna menghindari syak wasangka, sebaiknya akuisis tsb dibatalkan," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Hasto lagi, justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan. Hasto kemudian mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut.

"Pemerintah SBY harus dengarkan aspirasi,batalkan rencana akuisisi BTN tersebut. Di sisi lain, BTN harus terus tingkatkan profesionalitas. Alhasil, BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai kemampuan rakyat," pungkasnya.