Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengaku tidak mau gegabah dalam bermitra dengan partai politik untuk koalisi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) Juli mendatang.

Demokrat tidak ingin asal berkoalisi yang pada ujungnya bermasalah seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diberitakan sempat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra.

"Sekarang belum. Bagi Partai Demokrat memang tidak boleh gegabah. Sudah ada contoh gegagah, hampir ketua umumnya dipecat partainya sendiri. Kita semua tahu," ujar anggota Dewam Pertimbangan Partai Demorat, Hayono Isman, dalam diskusi 'Membaca Peluang Poros Keempat : Mungkin atau Tidak?' di  Hotel Alia Cikini, Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Menurut Hayono, Demokrat menekankan posisi Indonesia yang sekarang memasuki gerbang konsolidasi demokrasi. Untuk itu, kata dia, penting bagi Demokrat dalam memilih koalisi harus mendepankan etika.

Hayono mengingatkan bahwa pemerintahan SBY adalah presiden yang terpilih langsung oleh masyarakat dan terpilih dua kali periode. Hayono mengingatkan untuk memasuki gerbang konsolidasi demokrasi tersebut diiringi dengan turunnya presiden dengan damai.

"Ini berperan penting memasuki gerbang demokrasi sehingga menentukan koalisi partai harus melalui tahapan yang juga mengedepankan etika," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, mengatakan Demokrat lebih berpeluang berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Heri menilai koalisi ketiga partai tersebut karena merupakan koalisi di pemerintahan yakni Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

"Karena mereka lebih nyaman bersama SBY. Selain pernah bersama di pemerintahan, masing-masing tahu sikap elite," kata Heri.