TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap seharusnya Prabowo tidak layak mendaftarkan diri sebagai capres.

Hal itu diutarakan Haris di Kontras, Senin (5/5/2014) saat Koalisi Gerakan Melawan Lupa menggelar konferensi pers menyikapi pernyataan Kivlan Zen, mantan staf Kostrad terkait peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

"Kalau dari sisi politik, seharusnya orang seperti Prabowo tidak diterima mendaftar sebagai capres di KPU," kata Haris.

Diutarakan Haris, Prabowo yang saat itu merupakan Danjen Kopassus yang merupakan atasan Tim Mawar tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya pada 13 korban yang masih hilang.

Pasalnya menurut hasil executive summary laporan Komnas HAM, disebutkan dari keterangan saksi, 9 orang yang hilang dan telah dikembalikan mengaku mereka bertemu dengan 13 korban yang masih hilang di Pos kotis markas Kopassus Cijantung. Dimana saat itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"Kejadian yang dilakukan Prabowo saya fikir, itu kejadian yang tidak bisa dianggap selesai. Prabowo punya tanggung jawab atas peristiwa 1997 dan 1998. Bukannya nikmati fasilitas maju capres," kata Haris.