TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Muhammad Daud Beureuh mengatakan, Komisi Pemilihan Umum harus memperketat seleksi calon presiden.

Salah satunya dengan memasukkan kriteria bersih dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurutnya, syarat ini penting agar Indonesia tidak dipimpin oleh orang-orang yang pernah terlibat dalam pelanggaran berat HAM.

"Gawat kan kalau kita dipimpin oleh orang yang pernah melanggarar HAM. Mungkin kalau kita berharap pada parpol untuk tidak memasang kader yang terlibat HAM tentu sulit. Namun, KPU menurut saya punya otoritas yang kuat untuk melakukan seleksi," kata Daud, di Jakarta, Senin (12/5/2014).

Kontras, kata dia, telah meminta secara langsung pada KPU untuk merevisi kriteria capres yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 2014. Daud mengatakan, KPU hanya menyatakan menampung aspirasi tersebut dan belum ditindaklanjuti.

"Saya percaya KPU bisa gunakan otoritasnya. Bisa saja KPU berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mendeteksi capres yang terlibat pelanggaran HAM ini," katanya.

Menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, isu pelanggaran HAM menjadi salah satu yang mencuar dan diarahkan pada bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa isu pelanggaran HAm yang ditujukan kepada Prabowo merupakan wacana yang sudah usang namun terus didaur ulang.

"Itu kan satu wacana yang sudah usang namun terus didaur ulang, saya kira sah-sah saja. Mereka ini kan selalu mengungkit-ungkit masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Pak Parbowo," kata Fadli.