TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan koalisi tambun, dapat dipastikan bahwa kabinet para ahli tidak akan terbentuk. Kabinet akan diisi oleh orang-orang partai politik yaang bergabung dalam koalisi.

"Tidak akan terjadi, karena polanya adalah koalisi tambun cenderung mencari aman, jadi mereka mau menjaga kekuasaan, dan partai pasti meminta sesuatu dari mereka karena mereka memiliki saham," katanya Adhie Masardi, pengamat politik, usai diskusi di Cikini, Minggu (18/5/2014).

Koalisi yang dihimpun biasanya karena adanya ketidakpercayaan diri. Dalam konteks PDI-P, maka Adhie melihat bahwa PDI-P tampak berusaha merangkul semua partai untuk mengamankan kekuasaan dalam parlemen.

"Padahal cukup dengan NasDem kan sudah cukup, PDI-P ini beda dengan Hanura dan Gerindra yang butuh banyak koalisi untuk maju dalam pencalonan presiden," katanya.

Dengan melakukan koalisi dari awal maka tampak bahwa PD-P memiliki ketidakpercayaan diri dengan situasi yang ada. Hal ini membuat PDI-P harus berbagi kekuasaan dengan partai lainnya dalam koalisi seperti Gerindra, Hanura, Golkar, NasDem, PKB.

"Padahal koalisi bisa dilakukan setelah adanya pemenang pemilu, jadi berdasarkan program saja, kalau programnya bagus saya kira parlemen tidak akan menolaknya," katanya.

Sementara itu,  Ferry Mursyidan Baldan, politisi Partai NasDem, mengatakan bahwa sosok menteri dalam kabinet harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Baik tokoh profesional maupun politisi tidak masalah selama memiliki komunikasi yang baik dengan DPR.

"Komunikasi penting karena menteri akan berhadapan dengan DPR, dan orang partai politik bisa luwes berhadapan dengan DPR, berbeda dengan tokoh profesional yang selama ini bekerja mandiri, jika bisa maka tidak apa-apa," katanya.