Pengamat: Capres Jangan Cuma Lanjutkan Program di Sektor Energi
Calon pemimpin negara yang terpilih harus punya sikap menghadapi keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai komitmen yang harus direalisasikan oleh pasangan capres-cawapres pilihan rakyat.
Sofyano mengungkapkan publik perlu mendapatkan jawaban dari para capres dan cawapres, kebijakan dan terobosan apa yang ditawarkan terhadap upaya peningkatan pendapatan tersebut ke depan.
"Dari pengalaman selama ini, upaya peningkatan pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral terkesan hanya melanjutkan program yang ada sebelumnya," ujar Sofyano, Rabu (21/5/2014).
Sofyano juga menilai calon pemimpin negara yang terpilih harus punya sikap menghadapi keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Dalam hal ini bagaimana kedua pemimpin negara bisa menjaga aset negara tanpa dikeruk keuntungannya oleh asing.
"Bagaimana Presiden terpilih itu menjawab keberadaan KKKS itu dikaitkan dengan amanah UUD 45, bahwa seluruh cabang-cabang strategis dikuasai oleh negara," ungkap Sofyano.
Selain itu, Sofyano memaparkan bahwa pemimpin negara selanjutnya mempunyai tantangan untuk peningkatan produksi minyak nasional.
Sebab target lifting minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Telah diketahui Lifting 870 ribu barel yang dipatok dalam APBN 2014 kembali meleset, hanya tercapai kurang dari 820 ribu barel.
"Akankah Presiden dan Wapres baru nantinya mampu menggenjot target produksi sejuta barel bisa terlampaui ke depan," papar Sofyano.