Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Prabowo–Hatta Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen dan menjaga kedaulatan pangan dengan tidak membiarkan barang impor bebas masuk

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Prabowo–Hatta Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Tribunnews/Dany Permana
Calon Presiden Prabowo Subianto (tengah) menghadiri acara Deklarasi Pilpres Berintegritas dan Damai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).Acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut menandai dimulainya masa kampanye Pilpres dari tanggal 4 Juni sampai 5 Juli, menjelang proses pencoblosan pada 9 Juli mendatang. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenangan kampanye nasional Prabowo–Hatta menegaskan jika terpilih nanti, maka program pertumbuhan ekonomia pemerintahan lima tahun ke depan sebesar 7 persen dan diikuti dengan pemerataan.

"Pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen dan menjaga kedaulatan pangan dengan tidak membiarkan barang impor bebas masuk ke Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Harry mengatakan, subsidi BBM juga akan diatur seadil mungkin antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau saat ini subsidi BBM itu mencapai Rp 300 triliun, dan 80 % untuk kelompok kaya dan sebaliknya untuk rakyat miskin hanya 20 %.

"Bayangkan hotel mewah di Bali masih disubsidi pemerintah. Jadi, kita ini murah hati pada orang kaya, tapi pelit pada rakyat miskin,” kata Harry Azhar Azis pada dialog kenegaraan di DPD RI.

Harry Azhar mengatakan, kalau Prabowo terpilih maka model subsidi tersebut akan diubah menjadi 80 % untuk rakyat miskin, dan 20 % untuk orang kaya. Orang miskin itu khususnya untuk petani, nelayan, transportasi angkutan rakyat.

“Yang tidak terjawab saat ini dengan pertumbuhan ekonomi adalah indikator kesejahteraan rakyat terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran,” ujar politisi Golkar itu.

Prabowo – Hatta juga akan mendefinisikan secara konkret tentang kemiskinan dan pengangguran secara individu seperti ada kriteria angat miskin, miskin, dan seterusnya. Sebab, selama ini yang disebut sangat miskin itu 16,4 juta jiwa dari 30 juta jiwa yang tergolong miskin, atau sekitar 20 juta jiwa yang mendapat BLSM, BLT dan sebagainya.

Berita Rekomendasi

“Hanya saja pencairannya selama ini selalu terkait dengan pemilu atau pilpres,” ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas