TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyayangkan adanya Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan warga memilih Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Menurutnya, atasan Babinsa yang mengintervensi warga harus dicopot. "Politisasi TNI dan Polri ini merupakan kekhawatiran masyarakat umum. Meski langsung di bawah presiden perlu ada lembaga sendiri untuk mengontrol dan mengawasi netralitas TNI dan Polri," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Kamis (5/6/2014).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, untuk kasus Babinsa atau aparat lain yang terbukti membela salah satu capres harus diberikan sanksi yang lebih tegas. "Kalau perlu atasannya dicopot," tegasnya.

Diterangkan Bambang, pencopotan itu diperlukan karena jika sanksi yang diberikan hanya sekedar peringatan dan teguran tidak akan menimbulkan efek jera dan ada potensi kejadian serupa terulang lagi.

Sebelumnya ada pengakuan warga Jakarta Pusat yang didata dan diarahkan oleh Babinsa setempat untuk memilih pasangan capres nomor urut satu Prabowo-Hatta.