TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra presiden pertama Indonesia yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guruh Soekarnoputra, menilai calon presiden Joko Widodo akan kesulitan menjalankan konsep Trisakti Soekarno jika tak terlebih dulu mengamandemen konstitusi.

"Akan susah bila hal yang fundamental tidak dibenahi dulu," katanya usai menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Jokowi dan Jusuf Kalla di kediaman Soekarno, di kawasan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2014).

Pria yang aktif berkesenian lewat Swara Mahardika dan Gencar Semarak Perkasa ini menyebut konstitusi Indonesia saat ini sudah bercorak neoliberalis. Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara pun menurutnya semakin luntur karena tidak diajarkan pada generasi muda.

Padahal, konstitusi harus dijadikan rujukan setiap undang-undang yang dibentuk DPR dan juga tindakan pemerintah. "UUD 1945 diobok-obok sudah diubah empat kali, batang tubuhnya morat-marit dan tidak mencerminkan Pancasila lagi," ujarnya berapi-api.

Guruh mendesak Jokowi mampu mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Dekrit Presiden tahun 1959. Belakangan, tim kampanye nasional Jokowi-JK memang kerap mempromosikan visi dan misi mereka yang didasarkan pada konsep Trisakti Soekarno.

Konsep yang digulirkan Soekarno pada Pidato Trisakti tahun 1963 ini menegaskan Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.