TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membantah kehadiran Panglima TNI Jenderal Moeldoko Senin pekan depan terkait dengan adanya oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Dalam rangka ke depan penting juga koordinasi supaya tidak terjadi seperti itu," ujar Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di kantornya, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Nelson menambahkan pihaknya hanya mengundang Panglima TNI saja untuk netralitas TNI. Nelson membantah jika surat undangan tersebut untuk memanggil Panglima TNI terkait kasus oknum Babinsa di wilayah Jakarta Pusat.

"Undangan sudah dikirim, saya belum cek sudah sampai atau belum," kata Nelson.

Sebelumnya, Tim Advokasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla atau Jokowi-JK mendapat informasi bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berusaha mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Bawaslu mengatakan panglima TNI akan dimintai klarifikasi hari Senin terkait Babinsa mengarahkan ke pasangan tertentu. Senin Panglima akan dimintai klarifikasi," kata Tim Advokasi, Alexander Lay, di Bawaslu, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).