TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membekukan Babinsa (Bintara Pembina Desa). Hal itu terkait dengan adanya kabar Babinsa mengerahkan capres tertentu.

"Ada kecurigaan terhadap Presiden SBY dengan politik ganda. SBY menjelaskan TNI netral dibelakang publik, SBY justru memerintahkan TNI tidak netral dan memilih salah satu capres untuk mengamankan dirinya ketika beliau turun," kata Direktur Imparsial Al Araf di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Menurut Al Araf informasi mobilisasi Babinsa tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga di wilayah lain. "Ada kegagalan SBY di dalam mengontrol TNI karena terjadi mobilisasi," imbuhnya.

Al Araf mencurigai SBY tidak netral dalam pemilihan presiden 2014. Sebab SBY sebagai presiden juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. "Di depan publik netral tapi malah bersikap tidak netral, apabila presiden secara tegas untuk tidak bergerak, atau semua fungsi Babinsa dihentikan," imbuhnya.

Selain itu, Al Araf juga mencurigai peran intelejen yang ikut bermain dalam kampanye hitam. "Menurut saya kecurigaan harus dituntaskan, aktor keamanan benar-benar netral ini sulit terwujudkan presiden merupakan ketum parpol. Harapan kita bukan di presiden, juga parlemen tapi di masyarakat untuk melawan," katanya.