Ekonomi Blusukan Jadi "Pedang Kemenangan" Jokowi-JK
Intinya, menurut Dody, pasal 33 UUD 45 menghendaki ekonomi rabana (rakyat bangsa dan negara) dalam kebijakan satu tarikan nafas.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pekan menjelang hari pencoblosan Pilpres 9 April 2014, fenomena ekonomi blusukan dianggap telah menancap di pembuluh darah dan jantung hati rakyat.
Demikian dikemukakan Ketua "Opor Ayam Indonesia" Dody Susanto di Jakarta, Sabtu (14/6/2014), pada diskusi menjelang debat putaran 2 Capres 2014 yang akan digelar Senin pekan depan.
Menurut Dody ekonomi ketimpangan adalah bentuk distorsi pada hakekat konstitusi.
"Maunya kemerdekaan bangsa ini seluruh sumber daya termasuk ekonomi didedikasikan pada pemenuhan keadilan rakyat banyak," kata Dody, pendiri SBY Fans Club, ormas yang berhasil mengantarkan SBY-JK di Pilpres 2004.
Intinya, menurut dia, pasal 33 UUD 45 menghendaki ekonomi rabana (rakyat bangsa dan negara) dalam kebijakan satu tarikan nafas.
Sehingga beralasan dari dialog imajiner dengan Jokowi maksud punishment kepada daerah yang tidak optimal dalam pelaksanaan DAU dan DAK adalah bentuk pendapat dan pikiran sayang Jokowi pada konstitusi.
"Dimana satu sen duit APBN dan APBD harus bermanfaat untuk orang banyak," katanya.
Dengan kata lain, lanjut Dody, Jokowi mengajak para pemikul amanah untuk menggeser orientasi pengguna APBN dari keadilan relatif menuju keadilan substantif.
"Lugasnya, APB untuk rakyat bangsa dan negara (APB Rabana)," kata pencetus ide "Kantin Kejujuran" ini.
Dijelaskan tidak ada konsentrasi kepada salah satu anatomi kemerdekaan kita. Misalnya rakyat kuat negara lemah dan rakyat lemah negara kuat. "Jadi harus sama-sama kuat," katanya.
Atas pendekatan itu ekonomi blusukan yang berorientasi langsung untuk menyentuh komunitas aplikasi nyata adalah bentuk komunikasi diagonal yang cerminkan distribusi insentif yang acuan golongan, objektif, nir akses logistik.
Yang dalam bahasa sederhananya adalah pemberian insentif yang mengacu golongan yang secara nyata tidak memiliki akses dan kemampuan seperti kaum dhuafa, kaum papa, kaum tidak beruintung akibat kesalahan operasional pembangunan dan minimnya akses jalan serta distribusi fiskal yang tidak tepat waktu.
"Hal mendasar itulah maka ekonomi bluskan mencerminkan keberpihakan Jokowi yang dapat diatasi dua model yang pertama model otoritik dalam jajaran birokrat untuk mengevaluasi kinerja.
Dan model kedua memberikan jaminan ke publik bahwa ekonomi blusukan adalah refleksi kehendak orang banyak. Bahwa ekonomi blusukan adalah ekonomi sari buah atau satu hari buat sejarah kemenangan," kata Dody.