TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat dan lintas agama Indonesia menyerukan pemilihan presiden 9 Juli mendatang berlangsung secara jujur, adil, dan damai. Seruan tersebut dilakukan pada acara Temu Nasional Bhineka Tunggal Ika, di Jalan Prapanca, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Pada acara yang diprakarsai oleh mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi ini sejumlah tokoh merumuskan beberapa poin terkait Pilpres mendatang, seperti:

- Menjujung tinggi nilai nilai kemanusian dan menolak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan cara berkampanye negatif atau hitam yang menggunakan suku, agama, dan ras dalam berkampanye."

- Menjaga kerukunan umat beragama berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

- Meminta kepada presiden terpilih menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

- Meminta penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berorientasi pada tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam Udang-undang dasar 1945.

- Meminta kepada semua umat beragama menjalan tugasnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Meminta kepada penyelenggara negara untuk melepaskan jaket atau aktivitas politiknya ketika menjelankan tugasnya.

Direktur Eksekutif ICIS, Nasihin Hasan mengatakan, rumusan ikrar yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir tersebut akan diserahkan atau ditembuskan kepada pihak pihak terkait, Selasa (17/6/2014)

"Rumusan ikrar ini akan ditembuskan besok ke TNI, Polri, Kementrian Agama, KPU, dan Bawaslu," ujar Nasihin.

Puluhan orang hadir dalam temu nasional tokoh agama dan masyarakat Indonesia ini. Mereka diantaranya perwakilan masyarakat Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa, Sumatera serta tokoh lintas agama seperti KH Hasyim Muzadi, Nasihin Hasan, Tampubolon, Rohaniawan Hindu Padande Ida Made Agung, dan sejumlah pendeta.