Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menyinggung sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menjadi calon presiden di Pilpres 2014. Sindiran itu dilontarkan saat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyinggung masalah penyadapan yang terjadi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia mengatakan banyak pihak menganggap Gerindra yang melakukan penyadapan.

"Seolah-olah kita yang menyadap. Kita tidak pernah berpikir penyadapan. Rumah gubernur berpuluh orang menjaganya, bagaimana menyadap? Kita terzalimi," kata Martin Hutabarat.

Martin meminta kepolisian melaporkan perkembangan kasus tersebut. Apakah sudah ada laporan mengenai kasus itu.

"Apa betul itu disadap, tidak ada minat dan kemampuan menyadap kami, di daerah tanya apa kita menyadap," katanya.

Selain itu, Martin juga bertanya mengenai konsep plat nomor ganjil-genap yang akan dilakukan kepolisian. Sebab, kemacetan Jakarta terus meningkat.

"Siapa yang harus mengurusi ini," tuturnya.

Kapolri Jenderal Sutarman pun menjelaskan hanya sejumlah institusi yang diperbolehkan menyadap komunikasi telepon sesuai dengan UU. Institusi tersebut antara lain Kepolisian, KPK dan BIN.

Sedangkan penyadapan konvesional menggunakan alat kecil yang bisa merekam seluruh percakapan di ruangan. Namun untuk penyadapan di rumah dinas Jokowi, Sutarman mengaku belum ada laporan terkait hal itu.

"Sampai sekarang tidak dilaporkan, kami hanya mendengar di media," kata Sutarman.