Tribunnews.com, Situbondo - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, ternyata sempat terpengaruh isu negatif tentang calon presiden Joko Widodo. Ia mengaku memerlukan waktu untuk mencari klarifikasi hingga akhirnya memastikan dukungannya untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu diungkapkan Hasyim saat menjadi pembicara dalam sebuah pengajian di Pondok Pesantren An-Nur, Dusun Bangeran, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014) malam.

Hasyim mengisahkan, pada Minggu (18/5/2014), atau satu hari sebelum Jusuf Kalla ditetapkan sebagai cawapres Jokowi, ia mendapatkan telepon dari seseorang di Jakarta. Melalui saluran telepon itu, Hasyim mendapat kabar bahwa ada dua nama yang paling berpeluang menjadi cawapres Jokowi, yakni Kalla dan Ketua KPK Abraham Samad. Masih melalui telepon, orang yang identitasnya dirahasiakan Hasyim itu, bertanya mengenai siapa figur yang paling tepat mendampingi Jokowi.

Hasyim mengatakan, ia memilih Kalla menjadi cawapres Jokowi, dan Abraham diposisikan di tempat lain sesuai dengan kapasitasnya.

"Dua-duanya orang baik," kata Hasyim.

Satu hari setelah Kalla dideklarasikan sebagai cawapres Jokowi, Hasyim menyatakan mendukung Jusuf Kalla. Dukungan itu disampaikan secara terbuka saat bertemu dengan beberapa pewarta dari berbagai media. Namun, saat itu, ia tak menyatakan memberi dukungan kepada Jokowi. Alasannya, karena banyak isu negatif tentang Jokowi yang beredar dan saat itu belum terkonfirmasi.

Ia menyebutkan, isu tentang Jokowi yang paling mengganggu adalah mengenai agama, capres boneka, antek asing, dan Jokowi yang disebut bukan keturunan pribumi. Hasyim lalu meminta orang terdekatnya untuk mengklarifikasi isu-isu tersebut.

"Karena Jokowi orang Surakarta, maka saya melakukan klarifikasi ke pengurus cabang NU Surakarta. Alhamdulillah, semua isu itu tidak benar. Ketika fitnah itu tak terbukti, mulailah saya menyebut mendukung Jokowi-JK," ujarnya.

Hasyim berharap, jika Jokowi-Kalla memenangi Pilpres, akan terbangun sebuah pemerintahan yang seimbang. Agama sebagai aspek terpenting, dan negara menjadi sarana untuk menjamin kehidupan yang tenteram, toleran, taat hukum, dan sejahtera.