Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mantan Kasum TNI: DKP Produk Politik Wiranto untuk Bunuh Karakter Prabowo

pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI

zoom-in Mantan Kasum TNI: DKP Produk Politik Wiranto untuk Bunuh Karakter Prabowo
Warta Kota/Budi Malau
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto memberikan paparannya dalam acara Deklarasi 700 pelaku usaha DKI Jakarta yang tergabung dalam Pejuang Harmoni Pemenangan Jokowi - JK di Restoran New Tawang Harmoni Jakarta, Jumat (13/6/2014) malam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kasum TNI Letjen TNI Purn Suryo Prabowo angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga ketua umum partai Hanura Wiranto yang menyebut Prabowo terlibat penculikan aktivis.

Menurut Suryo, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan produk politik Wiranto dan sengaja dibentuk untuk membunuh karakter Danjen Kopassus Prabowo Subianto kala itu.

"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," ujar Suryo dalam pernyataannya, Kamis (19/6/2014).

Menurut Suryo, pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.

Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.

"Pertanyaannya, kapan dan dimana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?" ujar Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini.

Prabowo kata Suryo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI atasan Prabowo saat itu.

"Peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto. Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," katanya.

Selain itu menurut Suryo, sudah ada penjelasan tertulis dari Presiden SBY yang saat itu juga sebagai anggota DKP yang menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat.

"Kalau tidak percaya pada Presiden itu artinya tidak percaya pada NKRI. Ini bahaya, Jenderal purnawirawan tidak percaya pada NKRI", ujarnya.

Suryo menduga, Wiranto terpaksa sampaikan pernyataan tersebut untuk mengambil hati Megawati agar dilihat berperan. "Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto. Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzolimi Prabowo", tutupnya.

Mantan Wakasad ini pun meminta masyarakat jangan mempercayai Wiranto. "Jangan percaya Wiranto karena dia oportunitis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di jaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia di pecat karena Gus Dur paham, Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," ujarnya menanggapi penjelasan Wiranto soal DKP yang disiarkan langsung oleh stasiun TV swasta.

Dalam keterangannya, Wiranto menyatakan DKP dibentuk agar terhindar dari penilaian pribadi terhadap pelanggaran yang dilakukan perwira TNI. Terkait hal itu, Suryo meminta Wiranto jangan banyak berkelit lagi.(*)

Berita Terkait:

Wiranto: Prabowo Terlibat Kasus Penculikan Aktivis

Disebut Wiranto Pelanggar HAM, Prabowo Tidak Takut Elektabilitasnya Turun

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas