TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998 dinilai sangat politis. Agenda tersebut diduga dilakukan Panglima ABRI saat itu Jenderal Wiranto untuk meredam karier militer Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"DKP adalah buku sejarah yang ditulis oleh pemenang pertarungan politik saat itu. Saat itu kan terjadi kompetisi para jenderal untuk mencapai puncak tertinggi yakni presiden," kata Ketua DPP Partai Gerindra Pius Lustrilanang saat berbincang dengan Tribunnews.com, Jumat(20/6/2014).

Menurut Pius, perintah pembentukan DKP muncul tidak lama setelah Prabowo Subianto dibebastugaskan dari Pangkostrad.

"Untuk memastikan kekalahan Prabowo, Wiranto harus dikeluarkan dari dinas ketentaraan,"katanya.

Sebelumnya, Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Panglima ABRI tahun 1997-1998mengungkap alasan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira yang oleh kubu Prabowo dianggap bernuansa politis.

Menurut Wiranto, situasi saat itu jangan dikaitkan dengan situasi politik saat ini dan hukum yang berlaku saat ini. Waktu itu belum ada Undang-undang masalah HAM dan dalam sejarah TNI maka sebenarnya prosedur baku untuk membentuk Dewan Kehormatan itu ada.

Wiranto pun mengungkap sejarah pembentukan Dewan Kehormatan Perwira yang sudah sering dilakukan. Antara lain pada tahun 1952 silam Menhan Sri Sultan HB IX membentuk Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan kasus Kolonel Bambang Supeno.