TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta masyarakat untuk peka terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pemilihan umum presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Masyarakat diminta untuk menyadari rekam jejak para Capres-Cawapres.

"Masyarakat harus tahu rekam jejak Capres-Cawapres. Itu penting agar nantinya tidak salah pilih," kata Pratiwi Febri, Pengacara Publik LBH di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Tiwi menuturkan, masyarakat harus aktif mencari tahu latar belakang para Capres maupun Cawapres. Hal itu untuk menghindarkan masyarakat memilih pemimpin seperti beli kucing dalam karung.

"Masyarakat jangan cuma mengandalkan jargon Capres-Cawapres. Jangan cuma tahu Capres-Cawapres yang hanya disampaikan oleh tokoh masyarakat," tuturnya.

Menurut Tiwi, demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat agar demokrasi yang ada di Indonesia menjadi demokrasi yang substansial.

"Masyarakat harus berkontribusi secara aktif. Informasi yang cukup menjadikan pemilih yang cerdas," ujarnya.