TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan yang dilakukan calon presiden Prabowo Subianto terhadap Indosat sebagai infrastruktur untuk pengoperasian drone, lebih menunjukkan ketidaktahuan Prabowo atas kondisi krisis, termasuk atas beban ekonomi nasional akibat LoI yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Minggu (22/6/2014), menegaskan bahwa harus dicatat saat itu Prabowo lari ke luar negeri karena berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan di dalam negeri.

"Karena itulah Prabowo tidak memahami bagaimana dampak yang begitu besar atas krisis politik, krisis sosial, krisis ekonomi, dan moneter, serta disiplin ABRI saat itu yang rendah akibat tindakan indispliner yang dilakukan oleh Prabowo berdasarkan temuan dokumen DKP," kata Hasto.

Akibatnya, menurut dia, keputusan privatisasi Indosat sebagai pelaksanaan TAP  MPR pun tidak diketahui dengan baik oleh Prabowo.  

"Privatisasi merupakan pelaksanaan  TAP MPR guna mengurangi utang luar negeri  akibat kesalahan kebijakan jaman Presiden Soeharto.

Berbeda dengan "privatisasi  impor daging" dengan dampak korupsinya," kata Hasto.

Dijelaskan disitu tidak ada TAP MPR, tidak ada satupun landasan hukum, bahkan tidak ada landasan  moral yang bisa dipakai.

"Drone disampaikan sebagai konsepsi strategis atas kondisi  wilayah Indonesia yang begitu luas, dan terintegrasi dengan upaya perlindungan teritorial, pencegahan ilegal logging dan ilegal fishing, serta sebagai bagaian sistem patroli guna melindungi kedaulatan wilayah Indonesia," katanya.

Karena itulah, menurut Hasto, terhadap kebutuhan satelit pun, jika pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7%, dan kedaulatan ekonomi bisa ditegakkan, bukan mustahil Indonesia akan memiliki satelit sendiri.