TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat tim pemenangan Prabowo-Hatta Letjen TNI Purn Suryo Prabowo akan menanyakan mengenai isu komunisme saat agenda debat calon presiden sore nanti. Menurut Suryo hal tersebut dianggapnya sangat berbahaya.

"Bahaya laten komunisme itu nyata, saya berharap Prabowo bertanya tentang ini pada Jokowi saat berdebat nanti," ujar Suryo dalam pernyataannya, Minggu(22/6/2014).

Menurut Suryo, memasuki abad modern saat ini ancaman perang tidak datang dari luar tetapi dari dalam. "Terlalu berisiko bagi keamanan kawasan jika Indonesia diserang dari luar. Tapi ancaman itu bukan berarti tidak ada. Ancaman terhadap ketahanan nasional justru bisa muncul dari dalam," ujarnya.

Indonesia lanjut Suryo pernah beberapa kali dihadapkan pada ancaman komunis. Bahkan beberapa diantaranya harus ditumpas dengan kekuatan militer.

"Bangsa ini pernah alami luka yang sangat dalam akibat PKI. Jangan lupa, sangat banyak kiai atau pengasuh pesantren saudara kita dari kalangan Nahdliyin yang dibunuh oleh PKI. Generasi muda harus mengerti sejarah ini," ujarnya.

Sebagai tim pemenangan Prabowo-Hatta untuk wilayah Jawa Tengah, Suryo mengaku selama ini sudah mengelilingi sejumlah daerah dan pelosok di Jawa Tengah.
"Saya menemukan pola kerja yang mirip PKI. Mereka halalkan segala cara untuk menang. Rakyat diintimidasi, bahkan ada yang dipukuli. Beberapa Bupati bahkan memaksa lurah untuk mengarahkan warganya memilih capres tertentu. Spanduk Prabowo-Hatta juga ada yang disobek di beberapa tempat. Bisa jadi komunisme ini menyusup di pilpres dan menunggangi demokrasi," ujarnya.

Bagi Suryo, sebagai militer Prabowo memiliki sikap yang lebih jelas terhadap komunisme. "Itulah sebabnya saya berharap Prabowo bertanya pada Jokowi tentang bahaya laten ancaman komunisme. Publik ingin tahu, apakah Jokowi paham komunisme ini ancaman atau bukan bagi ketahanan nasional?" jelasnya.

Selain miliki sikap anti pada pemikiran dan prilaku komunis, tetapi Prabowo mengakomodasi upaya rekonsiliasi. "Prabowo memang anti komunisme tapi dia juga sangat terbuka pada segenap komponen bangsa yang pernah berseberangan dalam konflik komunal dan horisontal untuk rekonsiliasi," tutupnya.