TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ruhut Sitompul terancam sanksi dari Fraksi Demokrat. Hal tersebut dikarenakan Ruhut menyatakan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

"Bila Ruhut melakukan ini, deklarasikan diri, artinya keluar dari garis partai. Hak politik silakan. Fraksi kepanjangan DPP. Selaku ketua fraksi saya tanggung jawab, saya akan ambil tindakan sesuai garis partai. Nanti akan kita putuskan," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Ruang Fraksi Demokrat, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Nurhayati menilai Ruhut lebih baik mundur dari Demokrat setelah menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

"Sebetulnya lebih gentlemen kalau mundur. 'Saya tidak sesuai dengan garis partai, mengingkari rapimnas, oleh karenanya saya mengundurkan diri," kata Nurhayati.

Apalagi, ujar Nurhayati, Ruhut masih menyebut keputusannya sepengetahuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nurhayati yakin Ruhut tidak meminta restu SBY. Pasalnya, hasil Rapimnas memutuskan Demokrat tetap netral pada pemilihan presiden 2014.

"Ini sangat tidak baik. Selama ini ruhut selalu menjual nama orang. Sebagai jubir. Sebagai jubir kita ada etika. Tidak perlu membawa ketum. Kami ketika deklarasi sama sekali tidak membawa nama SBY," ujarnya.

Nurhayati mengaku mengenal SBY sejak lama. SBY, katanya, adalah orang yang taat UU dan peraturan. "Keputusan yang diambil dalam rapimnas tidak mungkin diingkari. Karena seperti menelan ludah sendiri," katanya.

"Kenapa Ruhut tak berani bicara dukung Jokowi-JK saat itu. Bukti apapun silakan Ruhut buktikan, video rekaman, percakapan dengan SBY apapun saya minta dibuktikan dan tunjukkan ke media," katanya.